Geruduk Kantor Gubernur Riau, APDK Desak Jalan Lintas Bono Segera Dibangun

PEKANBARU, Antara Pos – Aliansi Pemuda Desa Kubangan (APDK) mendatangi Kantor Gubernur Riau, Senin (10/8/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak Pemerintah Provinsi Riau memprioritaskan pembangunan Jalan Lintas Bono di Kabupaten Pelalawan.

Jalan tersebut dinilai memiliki peran penting bagi masyarakat karena menjadi akses yang menghubungkan lima desa, yakni Segamai, Gambut Mutiara, Labuhan Bilik, Sungai Emas dan Sokoi.

Koordinator APDK, Muhammad Ali, SH, mengatakan kedatangan mereka merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang meminta pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap kondisi infrastruktur di kawasan Lintas Bono.

Menurut Ali, pembangunan Jalan Lintas Bono sebelumnya telah menjadi perhatian pemerintah. Namun hingga saat ini, rencana tersebut dinilai belum diwujudkan dalam bentuk pembangunan yang konkret.

Ia mempertanyakan alasan keterbatasan anggaran yang disampaikan pemerintah, sementara sejumlah proyek pembangunan lainnya tetap berjalan di wilayah Riau.

“Daerah kami di anak tirikan,” demikian inti pernyataan Ali dalam aksi tersebut.

Ali menilai kondisi jalan yang belum mendapatkan penanganan maksimal berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat di lima desa. Jalan tersebut bukan hanya menjadi jalur penghubung antarwilayah, tetapi juga menunjang mobilitas warga dan kegiatan perekonomian masyarakat.

Karena itu, APDK meminta Pemprov Riau tidak sekadar menyampaikan rencana pembangunan. Pemerintah, kata Ali, perlu memberikan kepastian mengenai langkah konkret untuk merealisasikan pembangunan Jalan Lintas Bono.

“Pemprov Riau betul-betul memprioritaskan pembangunan Jalan Lintas Bono,” tegas Ali.

Menanggapi tuntutan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, Zulfahmi MT, mengakui pembangunan Jalan Lintas Bono belum dapat dilakukan pada tahun ini karena kondisi anggaran.

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala pemerintah provinsi dalam merealisasikan pembangunan jalan yang dituntut masyarakat tersebut.

Meski demikian, Zulfahmi memastikan Pemprov Riau tidak menutup peluang untuk mencari alternatif pembiayaan.

Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah menggandeng perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Kami Pemprov Riau akan melakukan dan mencari solusi lewat CSR perusahaan, untuk melakukan pembangunan Jalan Lintas Bono,” ujar Zulfahmi.

Pernyataan tersebut menjadi alternatif yang ditawarkan pemerintah di tengah keterbatasan kemampuan APBD. Namun, realisasi skema tersebut masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut, termasuk mengenai perusahaan yang akan terlibat, bentuk dukungan serta mekanisme pelaksanaannya.

Bagi masyarakat di wilayah Lintas Bono, pembangunan jalan menjadi kebutuhan penting karena berkaitan dengan akses antarwilayah serta kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi.

Lima desa yang selama ini mengandalkan akses tersebut yakni Segamai, Gambut Mutiara, Labuhan Bilik, Sungai Emas dan Sokoi.

Aksi APDK menjadi bentuk desakan agar pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut tidak kembali tertunda. Masyarakat berharap pemerintah memberikan solusi yang jelas meskipun pembangunan belum dapat dibiayai melalui APBD tahun ini.

Komitmen Pemprov Riau untuk mencari alternatif pendanaan melalui CSR pun diharapkan tidak berhenti pada rencana, tetapi segera ditindaklanjuti dengan langkah yang terukur.

Persoalan Jalan Lintas Bono kini menjadi salah satu aspirasi masyarakat Pelalawan yang membutuhkan kepastian dari pemerintah. APDK meminta Pemprov Riau memberikan perhatian terhadap pemerataan pembangunan sehingga kebutuhan infrastruktur masyarakat di wilayah tersebut dapat segera ditangani.

Riau, Pekanbaru, Pelalawan, Jalan Lintas Bono, APDK, Aliansi Pemuda Desa Kubangan, Infrastruktur Riau, Pemprov Riau, Gubernur Riau, PUPR Riau, Pembangunan Jalan, Segamai, Gambut Mutiara, Labuhan Bilik, Sungai Emas, Sokoi.***red/yd