IPPMKK Pekanbaru Pertanyakan Dugaan Ketidaktepatan Sasaran Penyaluran Bantuan Beras Bulog di Karimun

Karimun — Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kabupaten Karimun (IPPMKK) Pekanbaru mempertanyakan mekanisme dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan beras Bulog kepada masyarakat di Kabupaten Karimun.

Persoalan ini mencuat setelah adanya sejumlah dugaan ketimpangan dalam proses penyaluran di lapangan. Berdasarkan informasi dan temuan yang diterima, bantuan beras yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan justru diduga masih diterima oleh masyarakat yang secara kondisi ekonomi dinilai mampu.

Bahkan, terdapat informasi bahwa sejumlah penerima bantuan datang menggunakan kendaraan roda empat saat mengambil bantuan. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai akurasi data penerima bantuan yang digunakan oleh pemerintah.

Yang lebih memprihatinkan, terdapat pula dugaan bahwa keluarga dari pejabat atau pihak yang memiliki kondisi ekonomi relatif mampu turut masuk dalam daftar penerima bantuan. Sementara itu, masih terdapat masyarakat yang benar-benar membutuhkan namun diduga belum mendapatkan bantuan tersebut.

IPPMKK Pekanbaru menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata. Bantuan sosial menyangkut hak masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai bantuan yang semestinya menjadi penyambung hidup masyarakat kurang mampu justru tidak tepat sasaran.

Hal tersebut juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, yang menginstruksikan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai tugas dan kewenangannya untuk mengoptimalkan integrasi data serta memastikan akurasi, interoperabilitas, dan pemutakhiran data.

Jika data penerima sudah menjadi dasar utama penyaluran bantuan, maka pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Karimun, harus mampu memastikan bahwa data tersebut benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan.

Ketua Umum IPPMKK Pekanbaru, Muhamad Adib, menegaskan bahwa pemerintah perlu melakukan verifikasi faktual terhadap penerima bantuan agar tidak terjadi ketimpangan dalam penyaluran.

“Kami tidak ingin menuduh atau menghakimi siapa pun. Namun, jika memang ditemukan dugaan masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu menerima bantuan, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkannya, maka persoalan ini harus segera diverifikasi dan dievaluasi.”jelas Adib.

Muhamad Adib juga menilai penggunaan kendaraan roda empat saat mengambil bantuan tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator seseorang tidak layak menerima bantuan. Menurutnya, kondisi ekonomi penerima harus dilihat secara menyeluruh melalui pekerjaan, penghasilan, kepemilikan aset, serta kondisi sosial keluarganya.

«“Jangan hanya mengandalkan data administratif. Pemerintah harus turun langsung ke lapangan dan memastikan kondisi penerima. Kalau memang datanya sudah sesuai, silakan dijelaskan kepada masyarakat. Tetapi jika ditemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka harus segera diperbaiki,” tegas Muhamad Adib, Ketua Umum IPPMKK Pekanbaru.»

IPPMKK Pekanbaru juga menyoroti bahwa untuk saat ini penyaluran yang berlangsung masih berada di wilayah Pulau Karimun Besar, namun dugaan persoalan ketimpangan sudah mulai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Banyak masyarakat yang mempertanyakan mengapa mereka yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan, sementara terdapat penerima yang dinilai tidak layak memperoleh bantuan tersebut.

Oleh karena itu, IPPMKK Pekanbaru meminta Dinas Sosial Kabupaten Karimun untuk segera melakukan evaluasi dan verifikasi ulang terhadap data penerima bantuan beras Bulog, termasuk melakukan pengecekan faktual di lapangan.

IPPMKK Pekanbaru juga meminta agar pemerintah membuka ruang transparansi mengenai mekanisme pendataan, kriteria penerima, jumlah bantuan, serta proses verifikasi dan penyalurannya.

Muhamad Adib selaku Ketua Umum IPPMKK Pekanbaru menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap persoalan sosial di Kabupaten Karimun.

“Bantuan sosial bukan hadiah dan bukan fasilitas bagi kelompok tertentu. Bantuan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, kami meminta pemerintah memastikan tidak ada masyarakat kurang mampu yang terpinggirkan hanya karena persoalan data.”

IPPMKK Pekanbaru berharap persoalan ini segera ditindaklanjuti sebelum penyaluran berikutnya kembali menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Muhamad Adib
Ketua Umum IPPMKK Pekanbaru

IPPMKK Pekanbaru: Data Harus Akurat, Bantuan Harus Tepat Sasaran, dan Masyarakat Kurang Mampu Jangan Sampai Terpinggirkan.