Breaking News
light_mode
Trending

Salehuddin Minta Pusat Prioritaskan Perbaikan Jalan Lintas Bono dan Jalan Lingkar Pulau Mendol di Pelalawan

  • account_circle Yuda Ananda
  • calendar_month Jumat, 10 Jul 2026
  • visibility 917
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

ANTARAPOS, PELALAWANAnggota DPRD Kabupaten Pelalawan sekaligus Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Pelalawan, Salehuddin, A.Md.Pi, menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kondisi Jalan Lintas Bono (Jalinbon) dan Jalan Lingkar Pulau Mendol kepada Ketua Fraksi PKS DPR RI, Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, S.E., M.Si, dalam pertemuan Fraksi PKS DPRD Provinsi Riau bersama Ketua Fraksi PKS DPRD kabupaten/kota se-Riau pada Selasa (07/07/2026).  Aspirasi tersebut disampaikan karena puluhan kilometer ruas jalan dalam kondisi rusak dan dinilai menghambat mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi.

Pertemuan tersebut digelar sebagai forum penyampaian berbagai aspirasi strategis masyarakat Riau agar mendapat perhatian di tingkat nasional. Salehuddin memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan secara langsung persoalan infrastruktur yang hingga kini masih menjadi keluhan utama masyarakat Pelalawan.

“Pertemuan digelar untuk menyampaikan berbagai aspirasi strategis masyarakat Riau agar mendapat perhatian di tingkat nasional. Saya langsung menyampaikan aspirasi warga terkait kondisi terkini Jalan Lintas Bono dan Jalan Lingkar Pulau Mendol  Penyalai Kuala Kampar yang sangat membutuhkan pembangunan terutama penimbunan sehingga mempermudah akses warga antar desa, kecamatan bahkan menuju Ibukota Kabupaten Pelalawan,” ujar Salehuddin.

Dalam penyampaiannya, Salehuddin menjelaskan bahwa ruas Jalan Lintas Bono dari Kecamatan Bunut hingga Sibekek sepanjang sekitar 60 kilometer masih membutuhkan perbaikan karena kondisinya tidak layak dilalui. Menurutnya, solusi yang paling dibutuhkan saat ini adalah penimbunan jalan agar akses masyarakat dapat kembali normal.

Salehuddin menegaskan, Jalan Lintas Bono bukan sekadar penghubung antardesa, melainkan jalur strategis yang menghubungkan masyarakat menuju wilayah lain di Kabupaten Pelalawan. Namun hingga kini kendaraan roda empat masih belum dapat melintas di sejumlah titik.

“Ya, ini akses antar desa dan kecamatan, terlebih Lintas Bono adalah akses menuju kabupaten/kota yang tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda empat. Bayangkan saja, untuk mobil ambulans tidak bisa lewat hingga pasien yang sakit harus digotong dibawa dengan sepeda motor dengan jalan yang jika musim penghujan kondisinya sangat parah,” ungkapnya.

Kondisi tersebut, menurut Salehuddin, telah berdampak langsung terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Hambatan akses membuat warga kesulitan memperoleh layanan medis secara cepat, terutama ketika terjadi keadaan darurat.

Selain Jalan Lintas Bono, Salehuddin juga mengangkat persoalan Jalan Lingkar Pulau Mendol. Dari total panjang jalan sekitar 56 kilometer, masih terdapat sekitar 20 kilometer yang membutuhkan penimbunan dan perbaikan.

Ia menjelaskan, dari ruas yang telah ditimbun, hanya sekitar 4 kilometer yang telah dilakukan semenisasi. Akibatnya, aktivitas masyarakat di Pulau Mendol masih sering terganggu, terutama dalam mengangkut hasil pertanian menuju pelabuhan maupun distribusi antardesa.

” Dari 20 km yang sudah ditimbun hanya 4 km sisanya semenisasi. Kondisi ini mengganggu aktivitas warga terutama soal akses transportasi dalam membawa hasil pertanian ke pelabuhan atau antar desa dan kecamatan. Sementara di Pulau Mendol ini adalah lumbung pangan dan sentra produksi beras di Provinsi Riau dengan hamparan 6 ribu hektar,” katanya.

Salehuddin menilai percepatan pembangunan infrastruktur di Pulau Mendol menjadi sangat penting mengingat kawasan tersebut merupakan salah satu sentra produksi pangan di Provinsi Riau. Infrastruktur jalan yang memadai akan berdampak terhadap kelancaran distribusi hasil pertanian serta peningkatan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, pola penimbunan jalan yang selama ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Pelalawan di sejumlah titik terbukti lebih efektif dan efisien dibandingkan menunggu pembangunan permanen yang memerlukan anggaran besar.

“Namun kondisi saat ini, dengan berbagai keterbatasan anggaran tentu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Kita berharap anggaran dari pusat untuk melakukan penimbunan di Jalan Lintas Bono maupun di Jalan Lingkar Pulau Mendol,” ucapnya.

Salehuddin juga mengusulkan agar proses penimbunan menggunakan quarry waste atau material sisa pecahan batu dan kerikil. Menurutnya, material tersebut sangat ideal digunakan sebagai timbunan pilihan karena memiliki karakteristik padat, mudah menyerap air dan tidak mudah lunak sehingga efektif mencegah penurunan badan jalan di wilayah yang memiliki kondisi tanah labil.

Usulan tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif solusi yang lebih cepat sekaligus lebih ekonomis dalam meningkatkan kualitas jalan, khususnya pada wilayah yang selama ini sulit dijangkau kendaraan roda empat.

Saat ditanya mengenai tanggapan Ketua Fraksi PKS DPR RI, Salehuddin mengatakan bahwa aspirasi tersebut mendapat respons positif.

Menurutnya, Ketua Fraksi PKS DPR RI menyambut baik usulan yang disampaikan dan berkomitmen meneruskan aspirasi tersebut kepada seluruh anggota DPR RI dari Fraksi PKS yang berada di berbagai komisi agar dapat diperjuangkan sesuai kewenangan masing-masing.

Perjuangan memperbaiki Jalan Lintas Bono dan Jalan Lingkar Pulau Mendol pada akhirnya bukan sekadar persoalan pembangunan fisik. Infrastruktur yang layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menentukan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, distribusi hasil pertanian, hingga pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, harapan masyarakat kini tertuju pada adanya dukungan nyata dari pemerintah pusat agar pembangunan dua ruas jalan strategis tersebut tidak lagi tertunda.***red/rfm

  • Penulis: Yuda Ananda
  • Editor: Yuda Ananda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • SPBU 14.283.62.4 Pelalawan Terbakar, Bidik Tipikor Desak Pertamina Audit Dugaan Pelangsiran BBM Bersubsidi

    SPBU 14.283.62.4 Pelalawan Terbakar, Bidik Tipikor Desak Pertamina Audit Dugaan Pelangsiran BBM Bersubsidi

    • calendar_month Sabtu, 5 Sep 2026
    • account_circle kontak.antarapos@gmail.com
    • visibility 19
    • 0Komentar

    PELALAWAN — Ormas Bidik Tipikor Kabupaten Pelalawan melayangkan laporan/pengaduan masyarakat sekaligus permohonan audiensi kepada PT Pertamina Patra Niaga terkait aktivitas SPBU 14.283.62.4 di Desa Lubuk, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, khususnya mengenai dugaan praktik pelangsiran BBM bersubsidi dan kejadian kebakaran yang terjadi di SPBU tersebut. Laporan tersebut disampaikan pada 4 September 2026 dan ditandatangani Ketua […]

  • Bupati Rohil H. Bistamam Hadiri Workshop APKASI & Sawit Expo 2026 di Jakarta

    Bupati Rohil H. Bistamam Hadiri Workshop APKASI & Sawit Expo 2026 di Jakarta

    • calendar_month Selasa, 7 Jul 2026
    • account_circle Redaksi Antara
    • visibility 527
    • 0Komentar

    Antara Pos, Jakarta – Bupati Rokan Hilir (Rohil), H. Bistamam, menghadiri Workshop APKASI & Sawit Expo 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Mengusung tema “Sawit Untuk Rakyat”, momentum ini dimanfaatkan untuk memperjuangkan kesejahteraan petani sawit di Kabupaten Rokan Hilir. Acara strategis ini dihadiri oleh para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh […]

  • Pemko Pekanbaru Kejar Perbaikan 42 Kilometer Jalan Rusak, 23,6 Km Sudah Digarap

    Pemko Pekanbaru Kejar Perbaikan 42 Kilometer Jalan Rusak, 23,6 Km Sudah Digarap

    • calendar_month Kamis, 13 Agt 2026
    • account_circle Yuda Ananda
    • visibility 596
    • 0Komentar

    PEKANBARU, Antara Pos – Pemerintah Kota Pekanbaru terus mempercepat pembenahan infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan di sejumlah wilayah. Dari target perbaikan sekitar 42 kilometer sepanjang 2026, progres pengerjaan hingga 13 Agustus telah mencapai 23,6 kilometer. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, Edward Riansyah, mengatakan pekerjaan perbaikan masih terus berjalan di sejumlah […]

  • IPPMKK Pekanbaru Pertanyakan Dugaan Ketidaktepatan Sasaran Penyaluran Bantuan Beras Bulog di Karimun

    IPPMKK Pekanbaru Pertanyakan Dugaan Ketidaktepatan Sasaran Penyaluran Bantuan Beras Bulog di Karimun

    • calendar_month 9 jam yang lalu
    • account_circle kontak.antarapos@gmail.com
    • visibility 37
    • 0Komentar

    Karimun — Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kabupaten Karimun (IPPMKK) Pekanbaru mempertanyakan mekanisme dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan beras Bulog kepada masyarakat di Kabupaten Karimun. Persoalan ini mencuat setelah adanya sejumlah dugaan ketimpangan dalam proses penyaluran di lapangan. Berdasarkan informasi dan temuan yang diterima, bantuan beras yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan justru diduga masih […]

  • Ahli Nilai Bukti Dakwaan Abdul Wahid Masih Lemah,  Unsur Pemerasan Belum Terpenuhi

    Ahli Nilai Bukti Dakwaan Abdul Wahid Masih Lemah, Unsur Pemerasan Belum Terpenuhi

    • calendar_month Jumat, 26 Jun 2026
    • account_circle Yuda Ananda
    • visibility 27
    • 0Komentar

    ANTARA POS, PEKANBARU – Persidangan perkara dugaan pemerasan yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kembali menghadirkan dua saksi ahli di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (25/6/2026). Ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel dan pakar pemerintahan serta otonomi daerah Prof Djohermansyah Djohan memberikan pandangan ilmiah yang menyoroti kekuatan pembuktian dalam perkara tersebut. Keterangan kedua ahli menjadi […]

  • Forum Masyarakat Hutan dan Agraria Desak Bareskrim Usut Dugaan Dana Koperasi Mertasari dan Sekikilan Jaya

    Forum Masyarakat Hutan dan Agraria Desak Bareskrim Usut Dugaan Dana Koperasi Mertasari dan Sekikilan Jaya

    • calendar_month Senin, 31 Agt 2026
    • account_circle kontak.antarapos@gmail.com
    • visibility 18
    • 0Komentar

    JAKARTA — Forum Masyarakat Hutan dan Agraria mendesak Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) segera turun tangan mengusut secara serius dugaan penyimpangan atau korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan dana Koperasi Mertasari dan Koperasi Sekikilan Jaya. Nasli selaku koordinator forum  tersebut meminta aparat penegak hukum tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga menelusuri secara […]

expand_less