Hadapi Ancaman Karhutla, Pemprov Riau dan TNI-Polri Siapkan 18 Posko

PEKANBARU, Antara Pos – Antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau diperkuat. Pemerintah Provinsi Riau bersama TNI dan Polri menyiapkan pola penanganan terpadu dengan mengandalkan pembagian wilayah, tim respons cepat serta sejumlah posko yang tersebar di daerah rawan.

Sebanyak 18 posko disiapkan sebagai bagian dari sistem koordinasi dan pengerahan personel apabila terjadi kebakaran. Langkah tersebut dibahas dalam apel kesiapsiagaan karhutla yang digelar di Halaman Mapolda Riau, Senin (10/8/2026).

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan pencegahan dan penanganan karhutla harus dimulai dari kesiapan sebelum kebakaran terjadi.

Ia meminta seluruh unsur memastikan personel, kendaraan, peralatan pemadaman, sarana komunikasi, sumber air serta jalur menuju lokasi rawan dalam kondisi siap digunakan.

Menurut SF Hariyanto, informasi mengenai titik panas juga tidak boleh berhenti sebatas laporan. Setiap indikasi harus segera diperiksa oleh petugas di lapangan agar keberadaan api dapat diketahui sejak awal.

“Peringatan dini harus segera diterjemahkan menjadi aksi dini. Setiap titik panas perlu segera diverifikasi dan apabila ditemukan api, dilakukan pemadaman awal sebelum meluas dan masuk lebih dalam ke lahan gambut,” ujarnya.

SF Hariyanto juga meminta seluruh data terkait potensi karhutla tidak berjalan sendiri-sendiri. Informasi dari berbagai lembaga perlu dipadukan sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan.

Data tersebut mencakup informasi dari BMKG, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, perusahaan hingga laporan masyarakat.

“Data BMKG, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat perlu segera dihubungkan dan diverifikasi. Dengan begitu, dukungan operasi dapat digerakkan ketika dibutuhkan,” katanya.

Dengan sistem informasi yang terhubung, pemerintah berharap pengerahan personel maupun peralatan bisa dilakukan lebih cepat ketika ditemukan titik api.

Sementara itu, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo mengungkapkan bahwa TNI, Polri dan pemerintah daerah telah membagi pola operasi melalui clusterisasi dan rayonisasi.

Pembagian tersebut bertujuan agar setiap wilayah memiliki unsur yang siap bergerak ketika muncul kebakaran. Dengan begitu, penanganan tidak harus menunggu pengerahan dari lokasi yang jauh.

“Saya bersama TNI dan Polri, Pak Kapolda, dibantu dan diarahkan oleh Pak Gubernur, sudah membentuk clusterisasi dan rayonisasi ketika terjadi titik-titik api. Melalui sistem tersebut, kita dapat mempercepat penanganan di lapangan,” ungkapnya.

Selain sistem pembagian wilayah, aparat bersama pemerintah daerah juga membentuk tim gabungan Quick Response Force.

Tim tersebut akan menjadi salah satu unsur yang bergerak ketika laporan kebakaran diterima dan telah melalui proses verifikasi.

Untuk mendukung koordinasi, sebanyak 18 posko ditempatkan di sejumlah titik sesuai pembagian wilayah.

“Ada tim-tim Quick Response Force secara gabungan yang kita bentuk, serta posko-posko di beberapa titik, sebanyak 18 titik sesuai dengan wilayah, sehingga dapat digerakkan dengan cepat apabila dibutuhkan,” katanya.

Agus mengatakan penanganan karhutla di Riau membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Luas wilayah serta kondisi geografis sejumlah kawasan yang sulit dijangkau menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemadaman.

Karena itu, koordinasi antara pemerintah, aparat, perusahaan dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah kebakaran berkembang semakin luas.

Masyarakat juga diharapkan tidak pasif ketika menemukan indikasi kebakaran. Informasi sedini mungkin dapat membantu petugas melakukan pengecekan dan mengambil tindakan sebelum api membesar.

“Kita tidak bisa bekerja sendirian, harus terpadu, termasuk dengan dukungan dari seluruh masyarakat dan kesadaran masyarakat. Kuncinya adalah terpadu,” pungkasnya.

Melalui pola penanganan berbasis wilayah, keberadaan 18 posko serta tim respons cepat, pemerintah berharap setiap kejadian karhutla di Riau dapat ditangani sejak tahap awal. Upaya tersebut sekaligus menjadi langkah untuk mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak lebih besar terhadap lingkungan maupun masyarakat.***red/yd