Breaking News
light_mode
Trending

Tiang FO Semrawut di Permukiman, DPRD Pekanbaru Aidhil Desak Penertiban

  • account_circle kontak.antarapos@gmail.com
  • calendar_month Senin, 5 Okt 2026
  • visibility 3
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

PEKANBARU – Keberadaan tiang dan kabel fiber optik (FO) yang belum tertata di sejumlah kawasan permukiman Kota Pekanbaru kembali menuai keluhan masyarakat.

Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Aidhil Nur Putra, meminta perusahaan penyedia layanan internet atau provider segera membenahi infrastruktur jaringan yang dinilai berpotensi membahayakan warga sekaligus mengganggu keindahan tata kota.

Permasalahan tersebut mencuat setelah Aidhil menerima sejumlah laporan dari masyarakat di daerah pemilihannya. Warga mengeluhkan pemasangan tiang jaringan internet yang ditemukan berdiri di atas lahan pribadi, bukan pada fasilitas umum sebagaimana mestinya.

“Masih ada laporan masyarakat soal tiang kabel fiber optik ini. Tiang itu masih ada ditanam bukan di fasilitas umum, tapi di perumahan warga,” kata Aidhil, Senin (05/10/2026).

Ketua Fraksi NasDem DPRD Pekanbaru itu mengungkapkan, salah satu keluhan berasal dari masyarakat Kecamatan Payung Sekaki. Di wilayah tersebut, terdapat laporan mengenai tiang jaringan fiber optik yang dipasang di pekarangan rumah warga.

Kondisi ini dinilai perlu segera mendapat perhatian perusahaan penyedia layanan internet. Menurutnya, pemasangan infrastruktur jaringan tidak boleh dilakukan tanpa memperhatikan lokasi dan dampaknya terhadap lingkungan tempat tinggal masyarakat.

“Di Payung Sekaki ada laporan bahwa ada tiang masih ada di pekarangan warga bukan di fasilitas umum. Kita minta pihak penyedia internet itu untuk merapikan kabelnya,” terangnya.

Aidhil menegaskan, perusahaan provider harus memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban dalam setiap kegiatan pemasangan jaringan internet. Tanggung jawab perusahaan tidak berhenti setelah tiang berdiri dan kabel tersambung kepada pelanggan.

Penataan kabel serta penempatan tiang yang sesuai harus menjadi bagian dari kewajiban penyedia layanan. Sebab, infrastruktur yang dipasang tanpa pengaturan berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat dan menimbulkan persoalan di kawasan permukiman.

Ia juga mengingatkan Pemerintah Kota Pekanbaru agar memperluas pengawasan. Penertiban jaringan fiber optik, menurutnya, tidak cukup hanya dilakukan di sepanjang jalan protokol atau pusat perkotaan.

Kawasan perumahan dan lingkungan tempat tinggal masyarakat juga perlu menjadi sasaran pengawasan agar pemasangan tiang maupun kabel tidak dilakukan sembarangan.

Lebih lanjut, Aidhil mendorong Pemko Pekanbaru menyusun agenda pengawasan secara berkala terhadap keberadaan jaringan kabel internet di berbagai wilayah.

Pengawasan rutin dinilai penting untuk memastikan seluruh infrastruktur telekomunikasi terpasang secara tertib, tidak menghambat aktivitas masyarakat, serta tetap memperhatikan estetika lingkungan perkotaan.

“Kita mendorong pemerintah untuk bisa melakukan agenda rutin kontrol mengawasi kabel internet yang terpasang di pemukiman supaya tidak mengganggu aktivitas dan tata kota,” pungkasnya.

DPRD berharap pemerintah segera menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dengan melakukan pendataan dan pengawasan terhadap pemasangan tiang fiber optik.

Di sisi lain, perusahaan provider juga diharapkan menunjukkan tanggung jawab dengan membenahi jaringan yang belum tertata, sehingga kepentingan bisnis tetap berjalan tanpa mengabaikan kenyamanan dan keselamatan warga.***red/rfm 

  • Penulis: kontak.antarapos@gmail.com

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sidang Abdul Wahid : Terkait “Matahari Satu” Terbantahkan, Ini Penjelasan Ahli Pidana

    Sidang Abdul Wahid : Terkait “Matahari Satu” Terbantahkan, Ini Penjelasan Ahli Pidana

    • calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
    • account_circle Yuda Ananda
    • visibility 53
    • 1Komentar

    Antara Pos, PEKANBARU – Persidangan perkara yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid kembali berlanjut di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu (24/06/2026). Dalam agenda sidang tersebut, Tim Kuasa Hukum menghadirkan Ahli Hukum Pidana Dr. Chairul Huda, SH, MH untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Keterangan ahli menjadi perhatian karena menyinggung istilah “Matahari Satu” yang sebelumnya dikaitkan dengan […]

  • 336 Ribu Pendaftar, Kuota Upacara HUT RI di Istana Membeludak

    336 Ribu Pendaftar, Kuota Upacara HUT RI di Istana Membeludak

    • calendar_month Senin, 10 Agt 2026
    • account_circle Yuda Ananda
    • visibility 545
    • 0Komentar

    JAKARTA, Antara Pos – Keinginan masyarakat untuk menyaksikan langsung peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka ternyata sangat besar. Dalam waktu hanya empat hari sejak pendaftaran dibuka, jumlah pendaftar telah mencapai lebih dari 336 ribu orang. Jumlah tersebut jauh melampaui kapasitas awal yang disediakan pemerintah. Untuk pelaksanaan upacara tahun ini, pemerintah sebelumnya hanya […]

  • Bidik Tipikor Pelalawan Soroti Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Kadishub Pelalawan, Terkait W Tenaga Honorer di Kuala Kampar

    Bidik Tipikor Pelalawan Soroti Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Kadishub Pelalawan, Terkait W Tenaga Honorer di Kuala Kampar

    • calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
    • account_circle Yuda Ananda
    • visibility 308
    • 0Komentar

    PELALAWAN, Antara Pos — Bidik Tipikor Pelalawan menyoroti keberadaan seorang tenaga honorer berinisial W yang disebut masih aktif bertugas di UPT Dinas Perhubungan (Dishub) Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan. Ketua Bidik Tipikor Pelalawan, Eril, meminta Bupati Pelalawan dan Kepala Dinas Perhubungan Pelalawan mengambil tindakan tegas karena kondisi tersebut dinilai menimbulkan rasa kecil hati di kalangan eks […]

  • Sekda Rohil Fauzi Efrizal Ikuti Rapat Virtual Bersama Kemendagri Bahas SIPD BUMD

    Sekda Rohil Fauzi Efrizal Ikuti Rapat Virtual Bersama Kemendagri Bahas SIPD BUMD

    • calendar_month Rabu, 8 Jul 2026
    • account_circle Redaksi Antara
    • visibility 34
    • 0Komentar

    Antara Pos, Rohil – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Fauzi Efrizal, menghadiri rapat virtual melalui zoom meeting bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (7/7/2026). Rapat dari ruang kerja Sekda di Lantai 3 Kantor Bupati Rohil ini membahas Sosialisasi Pengisian dan Pemutakhiran Data pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) […]

  • Anggaran MBG Dipangkas, Jatah Makan Siswa Dikurangi Lima Kali Seminggu

    Anggaran MBG Dipangkas, Jatah Makan Siswa Dikurangi Lima Kali Seminggu

    • calendar_month Sabtu, 23 Mei 2026
    • account_circle Yuda Ananda
    • visibility 531
    • 0Komentar

    ANTARA POS, JAKARTA – Pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun pada 2026 mulai berdampak pada pelaksanaan program di lapangan. Frekuensi distribusi MBG untuk anak sekolah dikurangi dari enam hari menjadi lima hari seminggu. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, layanan MBG untuk anak sekolah yang sebelumnya […]

  • Napi Sering Kabur dari Lapas di Riau, Tapi Kanwil Tidak Pernah di Copot, Arisal Aziz: Kita Usulkan Copot Kakanwil Pemasyarakatan dan Kalapas Pasir Pangaraian

    Napi Sering Kabur dari Lapas di Riau, Tapi Kanwil Tidak Pernah di Copot, Arisal Aziz: Kita Usulkan Copot Kakanwil Pemasyarakatan dan Kalapas Pasir Pangaraian

    • calendar_month Rabu, 7 Okt 2026
    • account_circle kontak.antarapos@gmail.com
    • visibility 29
    • 0Komentar

    Jakarta – Arisal Aziz, Anggota Komisi XIII DPR RI menyampaikan rasa kecewanya karena di beberapa lembaga pemasyarakatan (Lapas) di provinsi Riau Narapidana (Napi) telah berulang kali kabur. Ini menandakan lemahnya kinerja Kepala Kanwil Pemasyarakatan (Kakanwil) Riau, Rudy Fernando Sianturi. Selain itu, menurut Ajo Sal, begitu anggota parlemen ini dipanggil, pelarian Napi terjadi juga karena kurangnya […]

expand_less